Sambangi Koningsteidt, Begini Kenangan Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud

- Internasional
  • Bagikan
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 M. Jusuf Kalla, Ketua Juru Runding Pemerintah RI Hamid Awaludin serta Ketua Juru Runding GAM Malik Mahmud, foto bersama di gedung tempat perundingan RI-GAM di Helsinki, Kamis, 9 November 2023. (Foto: Tim Media JK)

HERALDJABAR.ID, BANDUNG, – Dua tokoh utama perundingan RI-GAM kembali melakukan pertemuan di Helsinki, Finlandia, Kamis, 9 November 2023, waktu setempat. Keduanya adalah Ketua Juru Runding perwakilan Pemerintah RI Hamid Awaludin serta Ketua Juru Runding GAM Malik Mahmud.

Pertemuan ini bukan untuk kembali berunding, namun melakukan napak tilas ke Gedung Pertemuan Koningsteidt, wilayah yang berjarak sekira 30 kilometer dari Helsinki, Ibukota Finlandia.

Dalam merangkai kenangan itu, turut Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK). JK yang saat itu menjabat Wapres merupakan tokoh kunci terjadinya perundingan damai antara RI dan GAM.

Baik Hamid Awaluddin maupun Malik Mahmud, memiliki memori pada peristiwa 18 tahun lalu tersebut. Menurut Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, gedung pertemuan tersebut merupakan titik nasib RI dan Aceh ditentukan.

“Ruangan ini menjadi saksi, kami berunding 7 kali, artinya 7 bulan. Kami bisa melakukan perundingan dan selama 6 hari setiap sesi,” kenang Hamid Awaluddin di Helsinki, Jumat, 10 November 2023.

Saat-saat itulah, kata Hamid, mereka bisa beraduargumentasi selama 12 jam dalam satu hari. Poin perundingan paling alot justru pada sesi-sesi terakhir, utamanya saat pembahasan partai politik lokal yang ternyata skenarionya dimainkan Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang juga Mediator Perundingan RI-GAM tahun 2005.

Selain persoalan partai politik, poin lainnya adalah pemberian bendera lokal dan lagu. Hal itu kemudian memicu kontroversi di Indonesia dan membuat marah Kasad yang dijabat (alm) Joko Santoso saat itu. Joko marah karena menganggap sebbagai penggantian bendera

Hamid kemudian memberikan klarifikasi tentang pemberian izin tersebut. “Bahwa kami tidak membahas soal penggantian bendera tapi membahas soal bendera lokal. Lagian, masing-masing provinsi itu punya bendera khusus,” tutur Hamid Awaluddin lagi.

  • Bagikan