HERALDJABAR.COM, BANDUNG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat (Musrenbang Jabar) 2024 telah terselenggara. Pj Gubernur Bey Machmudin lantas menyebut ada sembilan megatren di Bumi Pasundan pada 2045 kelak.
Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaksanakan Musrenbang Jabar 2024 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung pada Senin, 22 April 2024. Dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
“Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar. Terutama selama 20 tahun ke depan,” ungkap Bey Machmudin dalam sambutannya.
Pj Gubernur Jabar ini turut menekankan keterkaitan dan konsistensi antara empat aspek. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pembangunan.
Dia menuturkan, dalam 20 tahun ke depan, dunia bakal mengalami perubahan yang besar. Tentu saja, turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan lingkungan.
Prediksinya, terdapat sembilan megatren yang bakal berdampak signifikan di Jabar pada 2045 kelak. Itu adalah demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional serta disrupsi teknologi.
Salah satu isu yang mengemuka dalam mewujudkan Jabar Emas 2045 adalah pemanfaatan bonus demografi. Fase itu pun telah mulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26%.
“Bonus demografi ini kita harapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif. Sehingga, persiapan matang seperti investasi tepat, kebijakan bijaksana dan tindakan berkelanjutan perlu untuk menguatkan potensi positif ini,” tutur Bey Machmudin.
Oleh karena itu, dia menyebut Musrenbang Jabar 2024 sangat penting untuk menjaring masukan konkret dari berbagai pihak. Termasuk pimpinan DPRD, Bupati/Wali Kota se-Jabar, unsur perangkat daerah, Bappeda kabupaten/kota, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya. (*)
