HERALDJABAR.COM, BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin memperkuat kerja sama lintas sektoral. Tujuannya, menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.
Bey Machmudin pun menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 pada Senin, 12 Agustus. Adapun giat berlangsung di Aula Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Dit Lantas Polda) Jabar, Kota Bandung.
Dia mengatakan, Bumi Pasundan mempunyai jumlah pemilih yang mencapai 35 juta orang. Lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 27 kabupaten dan kota. Sehingga, pengamanan komprehensif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan agar pelaksanaan aman, damai serta tertib.
“Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu (pemilihan umum) adalah logistik. Mulai dari pendistribusian surat suara hingga alat-alat pemungutan lainnya harus terjaga dengan ketat,” ungkap Pj Gubernur Jabar.
“Kerja sama erat antara kepolisian, TNI dan seluruh perangkat daerah juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah. Sehingga, tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pilkada Jabar 2024,” lanjutnya.
Pj Gubernur Bey Machmudin mengungkapkan, dalam era digital sekarang, pengamanan siber perlu menjadi prioritas utama. Potensi ancamannya dari penyebaran hoaks, disinformasi dan upaya peretasan yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu.
“Saya mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber. Juga membangun sistem yang mampu merespons cepat terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya,” tuturnya.
Tak hanya pengamanan aspek fisik, dia menyebut aspek nonfisik seperti stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Yang mana, seluruh pihak perlu mempunyai pemahaman serupa dan komitmen kuat dalam menjaga integritas pemilu.
“Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus kita antisipasi dengan cermat. Baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial,” ujar Pj Gubernur Jabar.
