HERALDJABAR.COM, KARAWANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekdaprov Jabar), Herman Suryatman mendorong wali kota dan bupati menggunakan mindset helicopter view. Itu agar mereka dapat menyinkronkan pembangunan di kabupaten dan kota dengan provinsi maupun pusat.
Dengan mindset helicopter view, para kepala daerah dapat melihat pembangunan berbagai perspektif. Baik dari sudut pandang yang lebih luas atau zoom out maupun sudut pandang lebih detail atau zoom in.
Herman Suryatman mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dengan tema ‘Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah’. Giat itu berlangsung di Resinda by Padma Hotel, Kabupaten Karawang, Kamis, 14 November 2024.
Sekdaprov Jabar menekankan pentingnya mindset helicopter view agar mampu memahami kebutuhan seluruh masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan, desa, sampai level rumah tangga.
“Para pejabat dan perangkat daerah perlu mengembangkan helicopter view untuk memahami konteks besar provinsi, namun juga harus mampu menajamkan pandangan (zoom in) hingga ke tingkat kecamatan, desa, RW, dan bahkan rumah tangga,” cetus Herman Suryatman.
Mindset helicopter view diperlukan karena secara administratif Jabar memiliki 18 kabupaten, sembilan kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. “Pemerintah provinsi merupakan agregasi dari semua tingkatan pemerintah di dalamnya,” kata Herman.
“Begitu pun Jawa Barat tidak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri. Jawa Barat harus dibangun dalam kerangka pembangunan nasional (zoom out),” cetusnya lagi.
Herman mencontohkan upaya mencegah munculnya kantong kemiskinan baru terutama di daerah perbatasan “Provinsi kuat apabila kabupaten dan kotanya kuat. Kabupaten dan kota kuat, jika kecamatannya kuat. Begitu pula kecamatan menjadi kuat bila desa-desa di dalamnya solid,” jelas Herman.
Maka, dalam pandangan Herman, prinsip zoom in – zoom out dalam mindset helicopter view menjadi relevan dan penting untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional.
Herman juga mendorong perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk bekerja secara progresif. Di satu sisi perangkat daerah di tingkat provinsi telah menetapkan shadow target guna mengakselerasi program pembangunan.
Menurut Herman, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target akseleratif, seperti misalnya penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, dan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
“Target nasional tersebut harus dipandang sebagai tantangan, dan membuat Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” kata Herman.
Ia berharap perangkat daerah, hingga unsur pimpinan di berbagai tingkatan terus bekerja keras dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif.
“Mimpi besar kita adalah Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dalam negara yang juga maju. Dengan zoom in dan zoom out, helicopter view, kita bisa mengelola pemerintahan lebih efektif dan merata di semua tingkatan,” pungkas Sekdaprov Jabar.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar Faiz Rahman menjelaskan, rakor kepala daerah berlangsung dua hari mulai 14 – 15 November 2024.
Rakor terbagi dalam beberapa sesi. Sesi I bertema ‘Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah’. Sesi II temanya ‘Ekonomi’.
Sesi III rakor terbatas dengan tema ‘Forum Kepala Daerah se-Jabar’, dilanjut Sesi IV dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa’.
“Pada rakor ini kita akan deklarasi netralitas ASN jelang Pilkada Serentak, serta deklarasi pemberantasan pinjol ilegal dan judi online bersama kabupaten dan kota,” jelas Faiz Rachman.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi baik di tingkat daerah, maupun kementerian dan lembaga. Menurut Faiz, rakor diharapkan menjadi sinergi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terlebih di masa transisi kepemimpinan baru. (*)
