Forum Rakyat Indonesia Unggul Berikan Refleksi Akhir Tahun 2024 Bidang Politik Menuju Indonesia Emas 2045

- Nasional
  • Bagikan

HERALDJABAR.ID, Bandung – Menjelang akhir tahun 2024, banyak peristiwa politik di Indonesia yang menarik jadi catatan. Bahkan menurut Doktor Affan sulaiman Scientific Ilmu pemerintahan & Ilmu Politik Lulusan  alumni UGM & UI menjelaskan bahwa satu partai politik akan bertahan dan  berumur panjang di indonesia ,  bilamana dalam partai politik terjadi demokratisasi didalam tubuh partainya sendiri dan setia pada demokrasi.

Tody A Prabu, S.H selaku ketua Umum Forum Rakyat Indonesia Unggul menilai bahwa politik di Indonesia, harus ada Nakhodah Partai Politik yang bisa beradaptasi perubahan bisa memprediksi dan  Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa.

“Bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan cara yang terukur berorientasi pada kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dan Skill inovasi teknologi global, ” jelas Tody, Minggu 29 Desember 2024.

Indonesia yang kaya sumber daya alam, mempunyai sumber keuangan yang luas. Khusus untuk partai politik jangan didominasi  ketergantungan dari keuangan Negara semata baik ( APBN dan Apbd ).

“Pendanaan politik diatur dalam regulasi yang ada dengan menerapkan sejumlah prinsip transparan dan akuntabel, diantaranya dengan mewajibkan partai politik membuat laporan yang diaudit oleh akuntan publik termasuk BPK (badan pemeriksa keuangan), ” jelas Tody.

Tody lalu menyoroti adanya wacana Pilkada Melalui Dprd, dimana pilkada adalah sarana wujudkan sistem demokrasi dan kedualatan rakyat.

“Adanya Pilkada dipilih langsung oleh rakyat adalah buah dari semangat reformasi dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung,” paparnya.

Tody menilai, Pilkada melalui dprd sebagai sebuah kemunduran demokrasi dan semakin mengabaikan semangat reformasi , tentunya menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat.

“Maka pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Pemilu secara Serentak bertujuan menguatkan sistemn Presidensial. Berbeda dengan negara lain yang sistemnya ada parlementer maupun campuran, ” jelasnya.

Tody menganalisa, jika pilkada melalui DPRD hanya melibatkan elite politik.

“Publik tidak bisa terlibat langsung dalam menentukan pilihan, sehingga rakyat bisa saja tidak akan puas dengan pilihan DPRD. Publik juga tidak leluasa terlibat dalam pembangunan, karena kepala daerah akan lebih berkompromi dengan partai pemilihnya ketimbang mendengar aspirasi rakyat, ” terang Tody.

Ditegaskan Tody, bahwa Partai politik akan semakin berkuasa jika pilkada melalui DPRD.

“Mengapa? karena pemilihannya akan ditentukan oleh partai pemilik kursi terbanyak. Mereka akan cenderung memilih berdasarkan kepentingan politik kelompoknya, dan mengabaikan aspirasi rakyat.Politik Transaksional. Pilkada melalui DPRD akan menjadi ajang transaksi politik. Pemilihan kepala daerah akan lebih didasarkan pada kesepakatan antara partai atau kelompok, bukan pada kepentingan masyarakat, ” tegasnya.

Stay connect With Us :
  • Bagikan