HERALDJABAR, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang alih fungsi lahan di seluruh provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat.
“Pergub ini melarang alih fungsi lahan, baik dari kawasan hutan, perkebunan, sawah, danau, hingga sungai,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Dedi menegaskan, kebijakan ini akan mempengaruhi seluruh regulasi di Jawa Barat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembalikan fungsi alami ekosistem perairan.
Menurutnya, banjir bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan. Hilangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan akan menurunkan produksi beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Pada akhirnya, dampak dari kerusakan ekosistem sungai akan berujung pada penurunan produktivitas pertanian,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan merevitalisasi fungsi sungai, danau, dan rawa agar kembali berperan dalam sistem hidrologi dan pertanian.
Minta BPK Audit Alih Fungsi Lahan
Dedi juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat turut mengaudit praktik alih fungsi lahan di provinsi tersebut. Audit ini mencakup lahan yang dikelola negara, seperti oleh Perhutani, PTPN, serta pihak lainnya.
Ia menekankan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Saat bencana terjadi akibat perubahan fungsi lahan, negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk pemulihan.
“Ada banyak dimensi kerugian akibat alih fungsi lahan. Kehilangan karbon, sumber mata air, hingga bencana yang menuntut pengeluaran besar dari APBN dan APBD. Ini tentu berdampak pada alokasi anggaran sektor publik lainnya,” pungkasnya.
Dengan Pergub ini, Dedi berharap agar semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan di Jawa Barat. (*)
